Dikutip dari berbagai sumber, Bandara International Kertajati (kode KJT) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang hampir sepi dengan aktivitas penerbangan komersial, diproyeksikan akan berubah total setelah Pemerintah (Presiden Prabowo) berencana akan menjadikannya sebagai pusat perawatan pesawat angkut berat jenis Hercules se-Asia.
Rencana strategis tersebut muncul setelah Pemerintah Amerika Serikat menawarkan kerja sama kepada Indonesia untuk menjadikan Bandara International Kertajati (Kertajati) sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin (USA) di kawasan Asia.
Menurut Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, tawaran itu datang langsung dari Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth.
“Dia menawarkan, Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami (USA) ?,” kata Sjafrie.
Ia mengaku langsung melaporkan tawaran tersebut kepada Presiden Prabowo dan mendapat persetujuan untuk menggunakan Bandara Kertajati.
“Saya lapor ke Bapak Presiden dan dijawab ‘kasih Kertajati’. Jadi kita sedang bekerja untuk itu,” ujarnya.
Selama ini, Bandara Kertajati memang masih minim aktivitas penerbangan dibanding bandara besar lain di Indonesia.
Bandara, yang dikelola PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) tersebut lebih sering digunakan untuk penerbangan tertentu, komersial, charter, uji coba, termasuk embarkasi dan debarkasi jemaah haji dari Jawa Barat.
Namun jika benar proyek MRO itu berjalan, kondisi bandara diperkirakan akan berubah drastis. Kertajati nantinya akan menjadi pusat keluar-masuk pesawat Hercules dari berbagai negara Asia untuk proses perawatan, perbaikan dan overhaul.
Tentu proses pengembangan diperkirakan dilakukan bertahap hingga Indonesia benar-benar menjadi hub perawatan Hercules di kawasan regional.
Sebagai info, pesawat Hercules selama ini menjadi salah satu tulang punggung armada angkut militer Tentara Nasional Indonesia, baik untuk distribusi logistik, pengangkutan pasukan, hingga operasi kemanusiaan dan misi non-perang lainnya.
Terbaru, Indonesia juga memperkuat armada udara nasional dengan mendatangkan pesawat C-130J Super Hercules untuk kebutuhan pertahanan nasional.
Perebutan pusat MRO
Di tengah dinamika pro dan kontra domestik, rencana proyek MRO Hercules yang dijajaki bersama pabrikan asal Amerika Serikat ini memicu pertanyaan strategis yang jauh lebih luas di tingkat internasional.
Visi yang nantinya diusung oleh fasilitas baru di Jawa Barat ini tidak tanggung-tanggung, bukan hanya jadi jagoan di Asia Tenggara, melainkan membidik “takhta” sebagai pusat pemeliharaan C-130 Hercules terbesar di Benua Asia.
Target ambisius ini secara otomatis menempatkan Kertajati dalam radar persaingan langsung melawan raksasa-raksasa dirgantara Asia yang selama ini mendominasi lisensi resmi dari Lockheed Martin, seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI) di Jepang, Korean Air Aerospace Division di Korea Selatan, serta AIROD di Malaysia dan ST Engineering di Singapura.
Potensi Kertajati untuk menggoyang dominasi para pemain lama di level Asia didasarkan pada modalitas taktis yang sangat kuat, di mana salah satu keunggulan absolutnya adalah ketersediaan pasar domestik yang sangat masif.
Keunggulan
Selama puluhan tahun, fasilitas MRO di luar negeri mampu menjelma menjadi pusat perawatan regional karena mereka mengandalkan pasar eksternal, mengingat populasi Hercules domestik mereka sendiri relatif terbatas.
Sebaliknya, Indonesia memiliki keuntungan ekonomi yang luar biasa lewat kepemilikan total 25 unit armada C-130 Hercules aktif yang menjadi tulang punggung kekuatan angkut taktis TNI AU.
Jumlah armada raksasa ini mencakup 5 unit varian tercanggih C-130J-30 Super Hercules yang memperkuat Skadron Udara 31, serta sekitar 20 unit varian senior tipe H, L-100, dan KC-130B, di mana 9 unit di antaranya saat ini tengah bersiap menjalani program modernisasi avionik dan struktur secara bertahap di dalam negeri.
Dengan komitmen perawatan armada sebesar ini, fasilitas MRO di Kertajati dipastikan akan langsung memiliki tingkat keterisian hanggar yang konstan dan menguntungkan hanya dari kebutuhan dalam negeri saja.
Skala ekonomi yang kokoh dari pasar domestik ini akan membuat biaya operasional Kertajati menjadi jauh lebih efisien, sehingga mampu menawarkan struktur harga layanan MRO yang jauh lebih kompetitif bagi negara-negara luar di seluruh Asia.
Selain faktor pasar, aspek geopolitik dan lisensi resmi dari Washington (USA) menjadi “kartu As” berikutnya yang dapat mengubah konstelasi MRO di Asia Timur.
Dalam bisnis pemeliharaan pesawat terbang berserta alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Amerika Serikat, restu politik dari Pemerintah AS dan sertifikasi resmi sebagai Authorized Service Center dari Lockheed Martin adalah segalanya.
Melihat posisi Indonesia yang kian sentral sebagai mitra strategis utama AS di kawasan Indo-Pasifik, dorongan langsung dari pabrikan untuk membangun pusat perawatan mesin dan struktur skala besar di Kertajati mengindikasikan adanya potensi pembagian, atau bahkan pengalihan beban kerja regional secara bertahap dari sibuknya fasilitas di Asia Timur ke Indonesia.
Fasilitas MRO di Jepang dan Korea Selatan saat ini sudah sangat jenuh oleh komitmen perawatan alutsista domestik mereka serta program jet tempur generasi kelima, sehingga nantinya kehadiran Kertajati sebagai hub alternatif terpusat di Asia bagian selatan menjadi solusi logistik yang sangat dinantikan oleh Washington dan sekutunya.
Dari sisi teknis fasilitas fisik, Kertajati juga memegang keunggulan mutlak berupa ketersediaan lahan ekspansi yang sangat luas, sebuah kemewahan yang tidak lagi dimiliki oleh para kompetitor di Asia.
Kompleks militer dan ruang udara di Singapura maupun Malaysia (Subang), saat ini tengah menghadapi kendala keterbatasan lahan yang sangat kronis sehingga ruang untuk membangun hanggar-hanggar baru berskala raksasa hampir mustahil dilakukan.
Sementara itu, Kertajati memiliki lahan matang yang sangat luas dan belum terpakai sepenuhnya, yang memungkinkan pembangunan kompleks hanggar modern terintegrasi yang mampu menampung belasan hingga puluhan pesawat Hercules sekaligus tanpa mengganggu lalu lintas penerbangan sipil.
Bagi negara-negara operator di seluruh Asia, kepastian bahwa pesawat angkut militer mereka tidak perlu mengantre lama untuk masuk jalur perawatan merupakan nilai jual yang sangat tinggi.
Kelemahan
Kendati memiliki potensi besar untuk merebut MRO di Asia, langkah Kertajati dipastikan tidak akan mulus, karena harus berhadapan dengan tantangan pembentukan ekosistem rantai pasok (supply chain) and kesiapan sumber daya manusia.
Jepang, Singapura, dan Malaysia telah membangun reputasi dan ekosistem logistik kedirgantaraan selama puluhan tahun, di mana sebuah suku cadang langka dapat tiba di hanggar dalam hitungan jam berkat sistem pergudangan regional yang sangat efisien.
Di sisi lain, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menyederhanakan birokrasi impor komponen militer sensitif serta mencetak teknisi lokal dengan sertifikasi internasional berskala pabrikan.
Oleh karena itu, Kertajati kemungkinan besar tidak akan langsung menggantikan peran para MRO ‘berpengalaman’ itu dalam waktu singkat, melainkan akan memulainya dengan mengonsolidasikan seluruh pasar MRO domestik Indonesia terlebih dahulu, sebelum perlahan namun pasti mulai mencaplok pasar internasional seiring dengan matangnya ekosistem pendukung di Jawa Barat.
Usulan KDM dan Bappenas
Padahal sebelumnya di tahun 2025 sudah ada wacana dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (sapaan akrab KDM) yang mengusulkan agar Kertajati dikembangkan tidak hanya untuk layanan penerbangan sipil, tetapi juga sebagai kawasan industri pertahanan nasional.
Hal itu disampaikan KDM dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati dengan team Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Menurut KDM, Kertajati memiliki posisi strategis dan kelayakan yang memadai untuk menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan nasional, termasuk Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah industri strategis lainnya.
“Gagasan kami adalah selain kawasan ekonomi khusus, Kertajati menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri. Harapan kami, industri pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya bisa dipusatkan di sana,” ujar KDM.
Ia menjelaskan fasilitas Bandara Kertajati sudah memenuhi standar operasional pesawat militer sehingga mendukung pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu. Penetapan kawasan tersebut juga dinilai akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Jawa Barat.
“Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi,” ungkapnya.
Di momen yang sama, saat itu Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama,” ujar Rachmat.
Menurut Kepala Bappenas itu, pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati memiliki nilai strategis yang tinggi dan berpotensi menjadi satu-satunya kawasan serupa di Asia.
Kekhawatiran DPR
Sementara itu Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen) melalui anggotanya dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyuarakan kekhawatiran terkait rencana menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat angkut berat C-130 Hercules milik Amerika Serikat (AS).
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujar TB Hasanuddin, dikutip Jumat (22/5).
Ia menegaskan, pemerintah harus bersikap hati-hati dan mengedepankan transparansi sebelum mengeksekusi kerja sama strategis ini.
Pasalnya, kerja sama tersebut membawa muatan geopolitik dan tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan komersial.
“Jadi keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin.
Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi benturan hukum. Kehadiran fasilitas militer asing yang bersifat eksklusif berisiko melanggar peraturan perundang-undangan domestik serta mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas aktif.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah status bandara berkode KJT ini hingga kini masih berfungsi sebagai bandara sipil.
“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” kata Hasanuddin.