JAKARTA - Pentingnya meningkatkan keselamatan penerbangan dan menjaga keberlangsungan sekolah penerbangan (pilot schools), fasilitas pelatihan harus memenuhi persyaratan jumlah pesawat udara yang harus dioperasikan oleh sekolah penerbang  merupakan hal terpenting  untuk menjadi perhatian   regulator  dalam meningkat kualitas daya saing sekolah penerbang.  Hal itu dikatakan pakar tranportasi sekaligus akademisi Danang Parikesit di Jakarta, Rabu,(13/12). 

"Selain itu persyaratan luas area dan sistem pengontrolan terhadap perawatan pesawat udara  juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis  lulusan pada sekolah penerbang", imbuh Danang.

Terpenuhinya  jumlah minimum pesawat yang digunakan untuk praktek penerbang juga menjadi salah satu persyaratan prioritas yang harus dilakukan pada sekolah penerbang  dan sesuai ketentuan   memenuhi  paling sedikit harus memiliki 5 pesawat udara yang jenis atau tipenya mendukung kelangsungan sekolah penerbangan dengan satu diantaranya berupa pesawat udara bermesin ganda (multi engine). Selain itu, sekolah penerbang juga harus memiliki organisasi perawatan pesawat udara guna menjamin keselamatan selama pelatihan penerbangan.

Lebih lanjut Danang menjelaskan masyarakat saat ini semakin kritis apabila sekolah penerbang tidak comply dengan ketentuan walaupun tidak dipublish, pihak industri maskapai penerbangan  akan mengetahuinya, sekolah mana yang memenuhi kualifikasi, sehingga apabila standar fasilitas tidak terpenuhi,  maka pilot  lulusan sekolah   penerbang tersebut akan kesulitan mencari pangsa kerja di maskapai  penerbangan, Ujar Danang

Banyaknya  animo masyarakat untuk menjadi pilot pada sekolah penerbang saat ini, tentunya harus kita apresiasi dengan baik dalam menciptakan lapangan kerja yang kompetitif, sehingga kehadiran pemerintah dalam melakukan pembinaan pada sekolah penerbang  harus optimal.

Selain  itu Danang Parikesit mengatakan bahwa " Kementerian Perhubungan selaku pembina teknis harus membuat  kebijakan secara tegas dan konkrit dengan melakukan  tindakan korektif terutama penertiban  terhadap sekolah penerbang yang tidak comply dengan aturan standar keselamatan penerbangan sipil CASR 141".

Lebih lanjut  dikatakan  bahwa hal yang tidak kalah penting, Kemenhub  selaku regulator harus mampu jadi dirigen atau konduktor yang baik dalam hal Human Research Planning termasuk pembinaan sekolah penerbangan ini. Alasannya profesionalisme pilot merupakan satu hal yamg tidak bisa ditawar " menjaga kualitas, termasuk memperhitungkan berapa kebutuhan pilot per tahun yang bisa dikeluarkan oleh Kemenhub dan ini bisa dijadikan pegangan oleh sekolah pilot" jelas Danang.

Sementara  dikatakan bahwa sekolah pilot merupakan market regulated yang sangat ketat aturan artinya sangat bertumpu pada aturan keselamatan penerbangan sipil, sehingga sekolah pilot jangan melihat ini hanya semata sebagai peluang untuk menciptakan pasar kerja saja tetapi juga harus link and match  kebutuhan maskapai penerbangan, "Jadi baik kemenhub maupun sekolah pilot ini dibebani tanggung jawab utk menciptakan  pilot yang mempunyai kemampuan  profesional yang sangat terkait fasilitas pelatihan sesuai aturan,  apalagi kemenhub sendiri telah memperoleh peringkat keselamatan (audit safety) artinya harus menjaga dan komitmen utk menegakan aturan standar dan best practice internasional pendidikan penerbang sehingga menciptakan daya saing nasional maupun internasional", ujar Danang. 

Langkah Kemenhub juga bermuara kepada safety penerbangan. Karena itu Kemenhub memiliki komitmen yang sangat kuat dalam memperhatikan standard dan best practice internasional pendidikan penerbangan ini. Kemenhub berkomitmen memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di industri penerbangan, termasuk pendidikan penerbangan yang merupakan bagian dari rantai industri penerbangan.