Jakarta -- Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso menyambut baik ditandatanganinya perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan PT Angkasa Pura II (persero) di Bandung hari Senin (22/ 01/ 2018) kemarin.

Sebagai regulator pemegang kendali penerbangan nasional, Agus berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama itu akan dapat mempercepat pembangunan dan pengoperasian serta yang penting adalah pengembangan bagi bandara yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tersebut. Bandara Internasional Jawa Barat saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian pembangunan. Bandara ini ditargetkan beroperasi pada bulan Juli tahun ini sekaligus bisa dipakai untuk operasional penerbangan haji sebagaimana perintah presiden Joko Widodo selama ini.

“ini adalah langkah pemberian Hak Kelola dari Dirjen Perhubungan Udara kepada pemegang sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) holder berikut  setelah pemberian hak kelola Bandara Banyuwangi yang sudah ditandatangani bulan lalu.  Selama ini ada kekhawatiran pembangunan bandara ini terutama dari sisi darat akan terhambat dan tidak sesuai dengan target yang diinginkan karena belum jelasnya pengelola bandara disebabkan oleh kekhawatiran pengembangan daerah sebagai penyangga ibu kota Jakarta ini. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penyelesaian  pembangunan secara paripurna bagi bandara Internasional Kerta Jati yang pembangunan sisi udaranya dimulai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejak tahun 2013 akan bisa dituntaskan tepat waktu dan sesuai target dari Presiden Joko Widodo yaitu pada bulan Juli tahun ini bisa dipakai untuk operasional penerbangan haji,” ujar Agus.

Ada beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan agar Bandara Internasional Jawa Barat bisa beroperasi sesuai target, baik dari sisi darat maupun udara. Seperti misalnya terkait teknis perpanjangan runway, rencana operasional penerbangan terkait keselamatan penerbangan dan keamanan bandara serta jalan akses dari dan menuju bandara tersebut.

Sebagai pemilik sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dari Ditjen Perhubungan Udara, Agus menyatakan PT. Angkasa Pura II sangat kompeten dalam mengelola bandara sehingga diharapkan penyelesaian pembangunan dan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat nantinya akan sesuai dengan prinsip keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dan mampu memajukan perekonomian daerah dan nasional.

Menurut Agus Santoso, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat adalah salah satu contoh pembangunan bandara yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dengan dana APBD dan dibantu Pemerintah Pusat dengan dana APBN dan kemudian dioperasionalkan oleh BUMN Penerbangan.

Agus berharap pola seperti ini bisa dilakukan di beberapa daerah lain yang membutuhkan transportasi penerbangan untuk menunjang pembangunan di daerahnya.

“Sebagai regulator penerbangan, kami akan selalu mendukung pengembangan sektor transportasi udara di Indonesia. Kami akan menselarasakan pembangunan bandar udara- bandar udara di Indonesia sesuai tatanan kebandarudaraan nasional. Mengingat pembangunan sebuah bandara udara tidak hanya terkait masalah perekonomian dan transportasi, namun juga masalah lain seperti misalnya pertahanan dan keamanan negara,” lanjut Agus.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara juga akan mengawasi pembangunan dan operasional bandara sesuai aturan yang berlaku yaitu Annex 14 tentang Aerodromes dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome).