Januari, 2019 – Dalam rangka mencegah berbagai dampak negatif lebih jauh lagi akibat dari kenaikan tarif kargo udara yang diberlakukan berkali - kali oleh pihak maskapai penerbangan, tahun lalu Asperindo telah mengirimkan surat resmi dengan Nomor 102/DPP-ASPER/X/2018 kepada Menteri Koordinator Perekonomian dengan tembusan ke beberapa kementerian dan instansi
terkait, termasuk pihak maskapai. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali.
Akibat kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU), perusahaan anggota Asperindo sepakat untuk menyesuaikan tarif pengiriman yang diberlakukan kepada konsumen pada Januari 2019. Dampaknyapun telah dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen, termasuk para pelaku e-commerce, dan
UKM di seluruh Indonesia.

Pada Senin (14/1) lalu, Asperindo mengadakan Rapat Pleno pertama di tahun 2019. Rapat Pleno kali ini menjadi Rapat Pleno Akbar karena dihadiri oleh para ketua atau perwakilan DPW Asperindo dari berbagai daerah di seluruh nusantara, baik dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Para anggota DPW Asperindo tersebut datang secara langsung ke tempat acara di Gedung RPX Jl. Ciputat Raya No.99, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengumpulkan data dan informasi detil dari tiap wilayah. Selain itu, beragam aspirasi disampaikan karena kenaikan tarif kargo udara ini menimbulkan permasalahan yang berbeda – beda di tiap daerah.

Kenaikan tarif kargo udara sudah sangat menekan perusahaan anggota Asperindo dari segi biaya operasional. Bahkan kenaikan tertinggi mencapai 330% seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Oleh karena itu, para anggota Asperindo sepakat untuk mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk
penolakan terhadap kenaikan tarif kargo udara.

Terkait dengan langkah Asperindo serta hasil kesepakatan anggota pada Rapat Pleno Akbar, Sekretaris Jenderal Asperindo, Amir Syarifudin, yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan,“Asperindo membentuk tim Pokja khusus yang akan fokus menangani permasalahan ini. Kemudian, karena surat resmi ke tingkat kementerian tidak mendapatkan tanggapan, maka Asperindo juga
sepakat untuk melakukan eskalasi dengan mengirimkan surat resmi langsung kepada Presiden Joko Widodo”.

Hal terakhir yang menjadi kesepakatan seluruh anggota Asperindo adalah melakukan aksi nyata. “Jika Bapak Presiden pun tidak memberikan perhatian, maka kami akan berupaya maksimal dengan melakukan aksi nyata berupa melakukan stop pengiriman via kargo udara di tanggal dan jangka waktu yang belum ditentukan. Tentunya, dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, tegas Amir mewakili aspirasi para peserta Rapat Pleno Akbar.

Amir juga menuturkan bahwa langkah tersebut semata – mata bertujuan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dan menindaklanjuti permasalahan kenaikan tarif kargo udara, karena berlawanan dengan Nawacita Pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik.

“Logistik saat ini bukan hanya terkait jalur laut dan darat, tapi juga udara. Pihak yang terdampak dari kenaikan tarif kargo udara ini, bukan hanya para anggota Asperindo sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dengan konsumennya yang termasuk para UKM dan pelaku e-commerce, tapi
juga industri dengan komoditi berupa perishable goods“, jelas Amir.
Industri yang membutuhkan pendistribusian cepat tersebut, seperti industri hasil laut, pertanian, dan sebagainya, yang berperan besar terhadap perekonomian, sehingga Pemerintah pusat sangat
diharapkan perhatiannya. “Jadi, seluruh langkah yang kami jalankan juga sebagai dukungan nyata terhadap seluruh pelaku UKM, e-commerce, dan industri yang bergantung pada pengiriman via jalur
udara”, pungkasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang diadakan pada 26 November 2018 lalu, Ketua Umum Asperindo M. Feriadi telah menyampaikan langkah – langkah para perusahaaan jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik anggota Asperindo menghadapi kenaikan tarif airlines untuk angkutan barang ini.

Setelahnya para perusahaan anggota Asperindo sepakat untuk menaikan tarif pengiriman atau ongkos kirim di bulan Januari 2019, dan memaksimalkan penggunaan moda transportasi lain selain pesawat udara, serta merencanakan pengadaan freighter atau pesawat kargo yang dapat digunakan bersama – sama