JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis pada tahun 2019 ini realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini Kemenhub menargetkan PNBP sebesar 8,6 Triliun rupiah. Demikian salah satu hal yang dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan pembekalan kepada sekitar 600 Pejabat  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan Rabu (30/1), di Jakarta.

“Dari Target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp 9 Triliun, realisasi PNBP nya sebesar 8,2 Triliun. Tahun 2019 kita memiliki target 8,6 triliun. Namun demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak,” ungkap Menhub.

Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor Perhubungan Laut, dimana pada tahun lalu PNBP terbesar berasal dari sektor perhubungan laut.

Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat. Di sektor transportasi misalnya, penerimaan PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur seperti Bandara, Pelabuhan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menhub juga mengemukakan bahwa dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 sebesar Rp 41,55 Triliun, sebanyak 35% akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian. Hal ini dikarenakan sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.

“Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita,” jelas Menhub Budi.

Menhub juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut meningkat hingga 60% sampai 70% dari jumlah yang sebelumnya. Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan. 

Sementara untuk sektor perhubungan udara, Menhub mengatakan pada tahun 2019, anggaran akan di titik beratkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara. 

“Di sektor udara kita fokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, dimana tingkat keselamatannya belum maksimal. Kita akan konsentrasi untuk membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif disana. Tetapi secara komersial, kita juga mendorong agar Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 untuk mengelola sejumlah kurang lebih 30 bandara,” imbuh Menteri.

Terakhir, Menteri Perhubungan berpesan agar setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Para KPA harus berkoordinasi secara aktif dengan unit terkait internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran secara berjenjang. Misal pada sektor laut, lakukan koordinasi dengan KSOP, kerjasama dengan pedagang, pengguna, dan sebagainya,” tutup Menhub Budi.