Karawang - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi terkait kesiapan Angkutan Lebaran dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Bupati Karawang, Selasa (4/3). Hal ini melihat potensi pergerakan dari dan menuju Jawa Barat yang diprediksikan akan tinggi pada masa Lebaran nanti.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dengan Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 diprediksi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa. Potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3% atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritasnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerjasama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial," ujar Menhub Dudy.

Koordinasi dengaan Pemprov Jawa Barat juga diperlukan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta. Diprediksikan, pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60% dibandingkan volume kendaraan normal harian.

"Lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya 8 Gerbang Tol (GT). Sebanyak 3 gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan pada arus mudik Lebaran 2025. Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut," kata Menhub Dudy.

Selain itu, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa Angkutan Lebaran. Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 – 29 Maret 2025.

Untuk itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut. Hambatannya seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mengetem.

Selain terkait pengaturan dan rekayasa lalu lintas, Kemenhub juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat. Di antaranya adalah diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.

Menhub Dudy juga berharap agar dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.

Terkait dengan pasar tumpah, Gubernur Jabar menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah. Tujuannya agar para pedagang tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan atau pasar tumpah selama 2 minggu di masa angkutan Lebaran.

Turut hadir dalam rapat ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan