Jakarta – Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 difokuskan untuk mendukung  Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA)  K/L dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020 dengan Komisi V DPR RI, Selasa (3/9).

“Rencana Kerja Anggaran Kemenhub tahun 2020 sejalan dengan tema besar rencana kerja pemerintah yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas,” jelas Menhub.

RKP tahun 2020 memiliki lima prioritas nasional yaitu : Pertama, Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Kedua, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Ketiga, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; Keempat, Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta Kelima, Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. 

Kelima prioritas dimaksud, memiliki enam arus utama yaitu kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, pembangunan berkelanjutan, serta transformasi digital.

Dari kelima prioritas nasional tersebut, Kemenhub mendukung Prioritas Nasional Pertama, Kedua dan Ketiga. Dari total pagu anggaran Kemenhub Tahun 2020 sebesar 42,67 Triliun Rupiah, sebesar 22,507 Triliun Rupiah dialokasikan untuk mendukung RKP.

Adapun rinciannya yaitu, 280,9 Miliar Rupiah untuk Prioritas Nasional Pertama, 1,264 Triliun Rupiah untuk Prioritas Nasional Kedua, dan 20,962 Triliun Rupiah untuk Prioritas Nasional Ketiga.

Bentuk dukungan Kemenhub pada masing –masing Prioritas Nasional yaitu : untuk Prioritas Nasional Pertama meliputi : Dukungan Penyelenggaraan Event Olahraga Nasional.
Prioritas Nasional Kedua  meliputi : Perluasan Infrastruktur Dasar, Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana,  Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.  

Prioritas Nasional Ketiga meliputi : Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rill  dan Industrialisasi, serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja.  

Lebih lanjut Menhub menyampaikan sejumlah Kegiatan Strategis Kemenhub Tahun 2020, diantaranya : Dukungan Pengembangan SDM Transportasi di 25 Sekolah Perhubungan yang tersebar di Wilayah Indonesia dengan alokasi anggaran 3,644 Triliun Rupiah. Dukungan Subsidi Operasional Keperintisan (perintis jalan, Penyeberangan, Laut, Udara, dan Kereta Api) dengan alokasi anggaran 2,72 Triliun Rupiah.

Kemudian, Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata di 4 lokasi super prioritas yaitu di kawasan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika dengan alokasi anggaran 2,55 Triliun Rupiah. Dukungan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal di Provinsi dengan alokasi anggaran 1,21 Triliun Rupiah, dengan rincian : untuk Provinsi Kalimantan 160,65 Miliar Rupiah, Provinsi Sulawesi 182,26 Miliar Rupiah, Nusa Tenggara Timur 115,7 Miliar Rupiah, dan Papua 751,9 Miliar Rupiah.

Dukungan Revitalisasi Terminal Bus Tipe A di 20 lokasi dengan alokasi anggaran 750 Miliar Rupiah, dan Dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua dengan alokasi anggaran 305,9 Miliar Rupiah, dengan rincian : untuk Sektor Perhubungan Darat, 339,4 Miliar Rupiah, untuk sektor Perhubungan Udara, dan 1,1 Miliar Rupiah untuk Badan Pengembangan SDM.

Selain itu, ada pula Penyelenggaraan Tol Laut dengan Mekanisme Penugasan dan Swasta di 21 Trayek dan Jembatan Udara di 20 Rute. 

Turut mendampingi Menhub dalam Rapat dengar pendapat, Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono, Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti,  Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri dan para eselon II serta jajaran Kementerian Perhubungan lainnya.