Kuala Lumpur - Maskapai AirAsia, AirAsia akan melakukan kembali pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan depan. Informasi tersebut berasal dari sumber internal maskapai. Seperti maskapai penerbangan di seluruh dunia, AirAsia turut menerima pukulan besar dari dampak buruk pandemi, yang membuat perjalanan udara anjlok. Perusahaan maskapai penerbangan yang dipimpin CEO Tony Fernandes ini, telah memangkas lebih dari 10 persen tenaga kerjanya dan berencana untuk mengurangi armada pesawatnya guna menekan beban pengeluara.

Sebesar 80 persen dari total pinjaman tersebut dijamin oleh Kementerian Keuangan Malaysia, menurut sumber di kementerian dan maskapai yang tahu rencana tersebut. "1 miliar ringgit dianggap sangat penting bagi AirAsia, untuk digunakan sebagai pembayaran pinjaman jangka pendek dan mendanai modal kerja," ungkap salah satu sumber yang dekat dengan kementerian, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Pemerintah Malaysia dikabarkan akan memberikan pinjaman senillai 1 miliar ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 3,5 triliun (kurs Rp 3.500 per RM) kepada AirAsia Group. Ini merupakan suntikan dana untuk membantu maskapai penerbangan tersebut bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Pinjaman tersebut akan diberikan oleh sekelompok bank lokal di bawah skema pemerintah untuk membantu AirAsia. Pencairannya diharapkan dilakukan pada bulan depan.

Dalam sebuah wawancara pada Juli 2020 lalu, Tony mengungkapkan bahwa AirAsia perlu mengumpulkan 2 miliar RM dalam enam bulan ke depan untuk bisa berada dalam posisi yang "sangat nyaman". "Dengan 1 miliar ringgit, kami nyaman. Tapi jika kami dapat mengumpulkan 2 miliar ringgit, kami akan berada dalam posisi yang sangat nyaman,” kata Tony. Sumber mengatakan, pemerintah Malaysia awalnya menawarkan pinjaman senilai 500 juta RM tetapi pada akhirnya memutuskan menyetujui permintaan senilai 1 miliar RM.

Kendati demikian Tony menolak untuk menanggapi kabar ini. Sementara pihak manajemen AirAsia mengatakan tak ada yang bisa diumumkan saat ini dan menolak berkomentar. Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan pada Selasa (13/10/2020) kemarin, pemerintah Malaysia mengatakan belum menyetujui pembiayaan atau jaminan pemerintah apa pun kepada maskapai penerbangan mana pun.