Cargo Times | Jakarta – Koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi kepada publik menjadi kunci sukses penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama Kementerian/Lembaga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (13/12).

“Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, kita harapkan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan juga sehat,” ujar Menhub.

Menhub pun menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Polri, TNI, Pemda, dan operator terkait, untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan, diantaranya manajemen rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan, menangani pasar tumpah, melakukan penambahan rest area, memastikan pasokan BBM di jalur utama, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, memastikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, dan pengawasan penerapan prokes.

Pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas seperti pada tahun sebelumnya. Karena itu, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya.

“Kita harus memperhatikan tren mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan karena bersamaan dengan waktu libur sekolah. Momen ini juga akan dimanfaatkan masyarakat untuk liburan ke tempat wisata, dan juga tidak adanya pembatasan mobilitas, sehingga menyebabkan pergerakannya diprediksi cenderung meningkat dari biasanya,” ucap Menhub.

Kendati tidak ada pembatasan, Menhub menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sesuai aturan syarat perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid 19 dan Instruksi Mendagri.

Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat di masa libur nataru yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, diprediksi potensi pergerakan masyarakat yang bepergian pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.

Dalam rakor ini, sejumlah hal lainnya yang disampaikan Menhub diantaranya yakni: meminta dukungan Korlantas untuk memberi pengawasan khusus kepada pengendara sepeda motor terkait aspek keselamatan. Kemudian, melakukan pemantauan terhadap harga tiket transportasi publik, khususnya pesawat udara.

Selanjutnya, mengantisipasi pergerakan penumpang dan kendaraan di dua titik krusial yaitu di Tol Jakarta - Semarang dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak - Bakauheni, mengawasi pergerakan penumpang kereta api khususnya di rute favorit, memaksimalkan rotasi operasional pesawat, melakukan ramp check khususnya pada angkutan wisata yang rawan terjadi kecelakaan dan melakukan penegakkan hukum bagi operator yang melanggar, serta mengantisipasi cuaca ekstrem.

Untuk meningkatkan koordinasi, Kemenhub akan membentuk Pusat Koordinasi Nasional (POSKO) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan instansi lintas sektoral terkait.

Dalam rakor, seluruh sektor transportasi dan juga TNI, Polri dan lembaga lainya diberi kesempatan menyampaikan rencana dan dukungan, dalam melancarkan penyelenggaraan angkutan selama liburan nataru.

Hadir dalam rakor ini antara lain: Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Irjen (Pol) Firman Santyabudi; Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono; Kepala BMKG Dwikorita Karnawati; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Baptista Satya Sananugraha; Sekretaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rachmat Kaimudin; Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Armed Wijaya; dan sejumlah perwakilan dari TNI, Polri, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian dan Lembaga; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga; dan Direktur BUMN/Swasta di sektor transportasi dan navigasi.