Pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui skema  kerjasama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya  menciptakan daya saing layanan publik dan solutif dalam  menyikapi keterbatasan dana APBN,  serta  efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal, demikian disampaikan Menhub di Jakarta,  Minggu (12/11).

"Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh  berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," tegas Budi Karya.

Menanggapi pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan kerjasama dgn pihak BUMN/ BUMS (usaha patungan)  joint Venture Swasta Nasional dan asing pada bandara dan pelabuhan saat ini,  Menhub mengatakan "  kerjasama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing  dibeberapa fasilitas pelabuhan dan bandara,  sesuai aturan  dan yang diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerjasama atau konsesi status  aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliky menjual aset negara" tegas Budi Karya S.

Lanjutnya, pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.

“Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan mengerjasamakan dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung,” ungkap Menhub.

Lanjutnya, pola kemitraan dengan  skema kerjasama atau konsesi antara  pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian    infrastruktur transportasi, telah  dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain seperti Malaysia, China, hingga Inggris. 

Menhub yakin dengan pola kemitraan dengan skema  kerjasama atau konsesi seperti ini,  maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional.

“Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur  transportasi itu juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan  dan  itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing,  sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerjasama dengan Kuala Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal,” ujarnya.

Menhub berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan sehingga APBN dapat dialihkan untuk  pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.

Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi transportasi  yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati. Jadi bukan APBN lagi,” ungkapnya.

Soal pembagian keuntungan, Menhub dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir dimana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik.

“Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi results dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif,” tutur Menhub