JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek melalui pengelolaan oleh korporasi. Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan peraturan yang berkenaan dengan dilakukannya operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Konferensi Pers bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait Proyek LRT Jabodebek di Gedung BPPT I pada Jumat (8/12).

"Suatu format baru di mana satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN ini melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini memang BUMN tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," ujar Menhub.

Lebih rinci disebutkan dalam konferensi pers bahwa total proyek LRT sendiri sebesar Rp.29,9 triliun yang terdiri dari sarana, prasarana dan IDC (interest during construction). Pemerintah sendiri mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1,4 triliun kepada PT. Adhi Karya dan Rp. 7,6 triliun kepada PT. KAI (Persero).

Menkeu Sri Mulyani menambahkan PT. KAI (Persero) akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.

"PT.KAI mendapatkan PMN Rp. 7,6 triliun dalam hal ini meminjam 18.1 triliun dalam jangka waktu pinjaman sampai dengan 17 tahun," ujar Sri.

Sementara itu, nanti penerimaan proyek ini berasal dari tiket penumpang dan juga Transit Oriented Development (TOD).

"Porsi pendapatannya dari tiket penumpang dan TOD. Namun sementara ini kita belum memperhitungkan secara detail tentang TOD, kita baru memperhitungkan income (pemasukan) dari pembayaran tiket," jelas Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan jika sudah beroperasi tiket LRT akan dijual seharga Rp.12.000 dengan kenaikan 5% pertahun.

"Untuk harga tiket kira-kira Rp.12.000, PSO nya (Public Service Obligtion) nanti dihitung dengan satu jumlah tertentu di mana sebagian dibebankan kepada penumpang dan yang lain akan ditanggung pemerintah. Rencananya harga tiket akan naik sekitar 5% pertahunnya," kata Budi Karya.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengatakan melalui struktur kombinasi pembiayaan antara APBN dengan PMN dan pembiayaan komersial ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan transportasi umum. "Dengan dukungan pembiayaan tersebut, ini sangat baik untuk ke depannya sehingga kita bisa mempercepat pembangunan transportasi umum dan tentunya membuat cost lebih efisien dan sehat," kata Rini.

Keempat Menteri yang hadir juga telah menyepakati dan memberikan arahan agar tidak ada korupsi di dalam proses penyelesaian proyek LRT tersebut.

"Kita betul-betul ingin membuka secara transparan proses pengadaan termasuk pengadaan kereta dan semua pihak dapat melaksanakan kerjasama ini dengan azas adil dan transparan," tegas Menko Maritim Luhut.

Adapun landasan dalam penyelesaian proyek LRT yaitu Peraturan Presiden No.49 Tahun 2017, artinya dalam Perpres telah diatur mengenai peranan masing-masing pihak baik Kemenhub, PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya.