Keterangan Foto : Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin memperlihatkan MoU Rencana Pembelian Saham PT BIJB dengan Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama PT Jasa Sarana Mulyadi, Direktur Utama PT BIJB, Direktur Utama PT Danareksa Investment (Danareksa), disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

PT Angkasa Pura II (AP II) pada Rabu lalu (13/9) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian saham di PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin dan juga perwakilan pemilik saham PT BIJB saat ini yaitu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Utama PT Jasa Sarana Mulyadi, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra dan Direktur Utama PT Danareksa Investment (Danareksa) Prihatmo Hari Mulyanto. 

AP II dan Danareksa akan membeli atau menyerap saham portepel (saham dalam simpanan) yang dikeluarkan oleh BIJB. Dengan demikian, apabila mencapai kesepakatan, maka nantinya pemegang saham di BIJB adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, PT Jasa Sarana, AP II, dan Danareksa. 

Muhammad Awaluddin mengatakan, “Proses due diligence dalam rangka pembelian saham BIJB akan kami lakukan paling lambat hingga Oktober 2017 sehingga penyerapan saham portepel tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya pada November 2017.

Seberapa besar porsi saham AP II di BIJB akan kami rumuskan berdasarkan proses due diligence. Yang jelas, pembelian saham di PT BIJB oleh AP II tidak akan membuat porsi saham Pemprov Jabar dan PT Jasa Sarana berkurang, karena yang dibeli adalah saham portepel. AP II berminat menjadi salah satu pemegang saham di BIJB karena bandara ini sangat strategis sehingga perusahaan dapat ikut berperan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Indonesia khususnya Jawa Barat."

Tujuan dari penerbitan saham portepel oleh BIJB ini tidak lain adalah guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional bandara. 

Adapun pada kesempatan yang sama, AP II dan Pemprov Jabar serta PT BIJB juga menandatangani MoU tentang rencana kerjasama pengoperasian BIJB. Melalui MoU yang dilakukan ini, maka seluruh pihak memulai tahap awal sebelum nantinya pengoperasian BIJB akan dilakukan oleh AP II. 

“AP II akan mengoperasikan aset sisi darat dari BIJB termasuk terkait dengan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa Terkait Bandara. Pada intinya, operasional BIJB oleh AP II diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah setempat,” jelas Muhammad Awaluddin. 

BIJB dalam tahap awal direncanakan memiliki terminal berkapasitas 5 juta penumpang per tahun dan telah direncanakan ke depannya dapat memiliki terminal berkapasitas 18 juta penumpang. 

Dalam tahap awal ini BIJB juga akan beroperasi dengan 1 runway berukuran 3000 x 60 m di mana ke depannya direncanakan dapat beroperasi dengan 2 runway.