Balikpapan - Kementerian Perhubungan terus melakukan persiapan dan kajian untuk membangun transportasi berbasis smart transportasi di Ibukota baru nanti. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menjelaskan skema transportasi tersebut dalam acara Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru NKRI di Balikpapan, Rabu (2/10). 

"Siang hari ini Menteri Perhubuhgan akan menjelaskan skema transportasi di Ibukota baru yang menggunakan high teknologi seperti arahan Presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hengki Angkasawan. 

Dalam acara tersebut Menhub Budi juga akan menjelaskan kebijakan nasional terkait transportasi publik yang meliputi sektor darat, udara dan laut yang harus terintegrasi. Akses transportasi merupakan salah satu hal terpenting karena berhubungan dengan aksesbilitas masyarakat. 

"Karena kan fungsi utama perhubungan sendiri adalah menghubungkan publik transportasi yang memudahkan aksesbilitas masyarakat untuk menunjang aktifitas di ibukota baru," jelas Hengki. 

Acara Dialog Nasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa Ibukota baru di Kalimantan Timur ini tidak menjadi seperti 'Jakarta Baru' yang selama ini identik dengan kemacetan, keruwetan, polusi dan kekumuhan. Namun, Ibukota baru kedepannya harus menciptakan   kota yang canggih berteknologi, tidak merusak lingkungan hidup yang sudah ada dengan menjaga kearifan lokal berupa hutan lestari,tanah dan lautan di Kalimantan Timur. 

Harapannya, acara yang dihadiri oleh 50 lebih pimpinan redaksi dari berbagai media ternama di Indonesia itu dapat memberikan gagasan, saran atau kritik atas rencana pemindahan Ibukota baru. Gagasan yang telah ditampung dalam acara dialog ini akan diterima Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan Ibukota baru NKRI. 

Selain Menteri Perhubungan, adapula Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan pejabat Pemerintah Daerah terkait.