Jakarta – PT Angkasa Pura II (Persero) berkomitmen untuk selalu memperkuat upaya-upaya pencegahan praktik korupsi.

Pada hari ini, Senin 21 Desember 2020, perseroan menjadi salah satu dari dua BUMN yang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perjanjian tersebut sebagai payung hukum kerja sama antara PT Angkasa Pura II dan KPK terkait dengan integrasi whistleblowing system.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penandatanganan kerja sama ini dalam rangka pengelolaan laporan khususnya terhadap laporan saksi tindak pidana korupsi.

“Setiap orang punya andil dalam pemberantasan korupsi, yang kita kenal dengan whistleblowing system. Kegiatan ini dimaksudkan semua pihak menjadikan sistem ini sebagai alarm atau wake up call, panggilan untuk bangun bahwa ada suatu kondisi yang bahaya bagi kita,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan whistleblowing system harus berjalan karena merupakan program nyata dan riil. Saat ini, baru 2 BUMN yang telah menandatangani kerja sama dengan KPK terkait whistleblowing system dan pada tahun depan akan didorong agar BUMN lainnya menandatangani kerja sama serupa.

“Hal yang ingin dibangun di Kementerian BUMN salah satunya adalah keberpihakan terhadap keterbukaan harus terjadi,” ujar Menteri BUMN.

Sementara itu President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan kerja sama dengan KPK terkait whistleblowing system ini merupakan inisiatif pencegahan praktik korupsi guna memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Upaya-upaya pencegahan korupsi ini juga akan mendukung perseroan mencapai visi On Becoming Airport Enterprise Leader in the Region pada 2024.

“PT Angkasa Pura II dan KPK akan mengintegrasikan whistleblowing system secara elektronik, memperkuat sistem pengaduan pelanggaran yang sudah dimiliki PT Angkasa Pura II. Integrasi sistem ini akan memudahkan koordinasi dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penaganan dugaan pelanggaran,” ujar Muhammad Awaluddin.

Sistem Manajeman Anti Penyuapan (SMAP)

Lebih lanjut, Menteri BUMN Erick Thohir juga memaparkan bahwa saat ini sekitar 80% dari BUMN telah mendapat sertifikasi ISO 37001 untuk Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP).

PT Angkasa Pura II sendiri mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 tersebut pada tahun ini setelah dilakukannya penilaian/assessment oleh BSI Indonesia yang merupakan bagian dari British Standards Institution Group (BSI Group) yang berbasis di London, Inggris.

Muhammad Awaluddin mengatakan sertifikasi terkait SMAP yang diberikan BSI Indonesia ini memperkuat kultur perseroan dalam menerapkan GCG.

“Sertifikasi ISO 37001:2016 ini menandakan bahwa PT Angkasa Pura II telah memiliki sistem untuk mencegah adanya penyuapan dan menegakkan 4 No yaitu No Bribery, No Gift, No Kickback dan No Luxurious Goods. Langkah kami untuk meraih sertifikasi ini juga salah satu upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menurunkan reputasi serbagai perseroan yang melakukan pelayanan publik,” ujar Muhammad Awaluddin.

Masih dalam upaya pencegahan korupsi, sejalan dengan upaya implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan, PT Angkasa Pura II mendapat penghargaan sebagai The Most Trusted Companies 2020 dalam Indonesia Good Corporate Governance Award, yang merupakan acara puncak dari program Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk penilaian tahun buku 2019.

Penilaian CGPI ini mencakup struktur governansi (governance structure), proses governansi (governance process) dan hasil governansi (governance outcome).

“Penghargaan The Most Trusted Companies yang diraih PT Angkasa Pura II ini menjadi penyemangat bagi kami untuk selalu meningkatkan dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik dalam menjaga konektivitas transportasi udara di Indonesia,” jelas Muhammad Awaluddin.