Nizar Zahro, anggota Komisi V DPR (dok. istimewa)

Anggota Komisi V (bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika) Dewan Perwakilan Rakyat Nizar Zahro menolak ide Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pihak luar negeri (swasta asing).

"Dari Komisi V, khususnya Fraksi Partai Gerindra tidak setuju, karena alasan swastanisasi sama halnya kita menjual aset aset negara kepada asing," kata Nizar kepada sebuah media nasional di Mataram, NTB, Kamis (2 Nopember).

Politisi Gerindra itu menilai, pola kerja sama dengan swasta asing akan merugikan negara. Dari sisi bisnis, investor asing akan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. "Saya pikir kalau dikerjasamakan ke asing, apa fungsi kita punya AP (Angkasa Pura) I dan AP II. Seperti tidak ada gunanya sudah didirikan bertahun-tahun, mengelola dan merawat," lanjut Nizar.

Nizar juga menyebutkan, bandara merupakan aset negara, di mana negara wajib hadir mengawasi semua warga negara asing (WNA). Gagasan tentang kerja sama dengan asing, lanjut Nizar, akan membuat negara kehilangan otoritas penuh, baik di sisi darat maupun ruang udara.

Nizar menilai, alasan kerja sama dengan swasta asing demi mendongkrak sektor pariwisata suatu daerah bukan langkah yang tepat. Nizar menyarankan, kerja sama cukup dilakukan di sektor industri pariwisata, bukan pada ranah kebandaraan. 

"Kalau memang alasannya pariwisata, Indonesia juga punya perusahaan besar. Kerja sama di pariwisatanya, bukan di bandaranya. Saya sudah bersuara keras menegur Pak Menteri (Perhubungan) agar semua bandara, pelabuhan baik yang untung maupun rugi itu jangan jual ke asing," Nizar menegaskan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu ke pemerintah Selandia Baru. 

"Sebagian dari agenda kita akan mengarah ke situ, salah satunya adanya terkait keterlibatan swasta nasional atau asing dalam pengelolaan bandara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokakarya bertajuk 'Smart Airport' di Jakarta, Rabu (1 Nopember).

Belum lama ini di suatu acara seminar dan pameran infrastruktur di Jakarta (8 Nopember), Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Jepang bahwa Pemerintah Indonesia mengizinkan joint venture (perusahaan patungan) yang baru, yaitu diberi konsesi pengelolaan bandara, apabila prasarana yang akan dikelola merupakan bandara baru.

“Mereka tertarik dengan Bandara Kualanamu, Balikpapan, dan Lombok. Untuk bandara di Balikpapan dan Lombok, ya kerja samanya dengan AP I. Sedangkan untuk Bandara Kualanamu dengan AP II. Jadi, kerja sama dalam bentuk private to private,” Sugihardjo mengatakan.