PT Angkasa Pura I (Persero), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/TNI AU, dan stakeholders bandara lainnya melakukan kegiatan simulasi penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan pendaratan (forced down) di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) pada Kamis (10/6). Simulasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menegakkan kedaulatan di wilayah ruang udara Indonesia, sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat di mata negara-negara lainnya di dunia.

Kegiatan simulasi tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud M.D. Turut hadir di kegiatan simulasi, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Pangkohanudnas, Marsda TNI Ir. Novyan Samyoga, Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan RI, Elfi Amir, Direktur Operasi AirNav Indonesia, Mokhammad Khatimbeserta, Direktur Operasi PT Angkasa Pura I (Persero), Wendo Asrul Rose, dan Pejabat dari sejumlah Kementerian/ lembaga dan instansi terkait.

"Inisiasi penyusunan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat oleh Kemenpolhukam ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing dikarenakan adanya beberapa kali forced down yang pernah dilakukan TNI Angkatan Udara. Berdasarkan hal itu, ini merupakan momentum untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam penanganan pesawat asing yang telah dipaksa mendarat di Bandar Udara dan/atau di Pangkalan Udara yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bentuk kesiapsiagaan kita dalam menegakkan kedaulatan di wilayah ruang udara Indonesia dan sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia," ujar Menkopolhukam Mahfud M.D. dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya sosialisasi kesepakatan bersama melalui kegiatan simulasi ini, lanjut Mahfud M.D., diharapkan dapat terwujud sinergitas yang baik antar unit kerja di kementerian dan lembaga di lapangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan mulus.

"Angkasa Pura I mendukung penuh kegiatan simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat ini demi mewujudkan penegakkan kedaulatan negara. Kami juga berterima kasih atas inisiatif Kemenpolhukam untuk melakukan sosialisasi dan simulasi kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah dipaksa mendarat ini sehingga antar stakeholder terkait memiliki pemahaman yang sama dan implementasi kegiatan penanganan ini dapat berjalan dengan lancar," ujar Direktur Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) Wendo Asrul Rose.

“Salah satu media deteksi awal objek asing yang masuk ruang udara Indonesia adalah melalui peralatan surveillance yang dimiliki oleh KOSEKHANUDNAS dan AirNav Indonesia sendiri, seperti RADAR dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Setelah terbukti ada pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran wilayah, kami akan langsung berkoordinasi dengan TNI AU melalu unit Military Civil Coordination (MCC) yang bertugas di kantor kami untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan sesuai aturan,” ujar Direktur Operasi AirNav Indonesia, Mokhammad Khatim.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 (Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia), Chain of command and coordination di dalam TNI kemudian akan berlangsung, hingga melakukan force down landing kepada pesawat udara asing tersebut. Khusus di bandara sipil seperti kegiatan simulasi ini, AirNav Indonesia lalu mengambil peran dalam proses pemanduan pendaratan dan mengarahkan pesawat udara tersebut sampai terparkir di apron yang telah ditentukan.

Skenario berakhir sampai dengan proses sanksi administrasi diberikan dan dilunasi oleh awak pesawat asing kepada perwakilan Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan RI.