Sugihardjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (dok. kemenhub)

Belum lama ini di acara seminar dan pameran infrastruktur di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan  pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Jepang bahwa Pemerintah Indonesia mengizinkan joint venture (perusahaan patungan) yang baru, yaitu diberi konsesi pengelolaan bandara, apabila prasarana yang akan dikelola merupakan bandara baru.

Sedangkan untuk bandara-bandara yang sudah ada dan dioperasikan oleh BUMN pengelola bandara seperti PT Angkasa Pura I (AP I) maupun PT Angkasa Pura II (AP II), pihak Jepang (atau asing) harus bekerja sama dengan BUMN tersebut sebagai pemegang konsesi bandara.

“Mereka tertarik dengan Bandara Kualanamu, Balikpapan, dan Lombok. Untuk bandara di Balikpapan dan Lombok, ya kerjasamanya dengan AP I. Sedangkan untuk Bandara Kualanamu dengan AP II. Jadi, kerjasama dalam bentuk private to private,” Sugihardjo menguraikan.

Sekjen Perhubungan juga menjelaskan bahwa BUMN dan perusahaan Jepang nantinya bisa menerapkan skema kerja sama konsesi terbatas (limited concession scheme).

Skema ini memungkinkan AP mendapatkan dana segar dari Jepang, tetapi harus berbagi pengelolaan bandara dalam kurun waktu tertentu.

Menurutnya, AP II sedang mencari investor guna mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu. Badan usaha bandar udara (BUBU) itu menawarkan dua paket investasi pengembangan senilai Rp 11 triliun, yang terbagi atas paket I senilai Rp 7 triliun dan paket II sebesar Rp 4 triliun.

Paket I mencakup pengembangan landasan pacu, sehingga dapat melayani penerbangan pesawat berbadan lebar sekelas Airbus 380, serta perluasan area kargo menjadi 24.715 meter persegi (m2) dari saat ini 13.450 m2. Juga perluasan terminal penumpang menjadi berkapasitas 17 juta penumpang per tahun, dari saat ini 9 juta.

Sedangkan paket II meliputi pengembangan area komersial yang berada di luar terminal penumpang. Area komersial dibangun berkonsep airport city, yang dilengkapi hotel berbintang 3 - 5, pasar modern, gedung perkantoran, taman bermain, lapangan golf, gedung pertemuan, rumah sakit, bioskop, dan fasilitas lain.

Sebelumnya Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, melalui paket investasi ini, investor dapat memiliki saham maksimal 49% di perusahaan patungan, yang nantinya berperan sebagai pengelola Bandara Internasional Kualanamu. Sedangkan sisa saham di perusahaan tersebut dimiliki AP II (majority sharesholders).