Dalam rangka mengefektifkan Anggaran Negara (APBN), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pihak Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/D) dan Swasta untuk mengelola pelabuhan dan bandara di Indonesia dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO). Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah melakukan Video Conference tentang kerjasama pemanfaatan pelabuhan dan bandara di Gedung Karya Kemenhub pada Selasa (5/9).

Didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bay M. Hasani, Budi Karya menyampaikan dengan adanya kerjasama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan.

“Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan,” kata Menhub.

Budi Karya menambahkan, kerjasama tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah.

“Kita ketahui Pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir. Dengan kita melakukan (kerjasama) ini, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil,” tambah Menhub.

Khusus bandara udara, sebagai contoh, Bandara Tanjung Karang. Setiap tahunnya Kemenhub keluarkan anggaran untuk perawatan, belanja, dan lainnya, namun, income yang didapat kecil. Untuk itu, dengan adanya kerjasama dengan swasta, maka dana APBN dapat dialokasikan ke bandara dan pelabuhan lain.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan range terkecil dan terbesar yang bisa dihemat oleh Pemerintah untuk mengalokasikan dana pada pembangunan bandara di tempat lain.

“Range terbesar di Bandara Tanjung Karang dan Bandara Sentani. Di sana APBN kita 50 Miliar. Nanti kita akan dapat 10 sampai 20 Miliar, artinya negara akan hemat 70 Miliar.

Saat ini penerimaan kita katakanlah 5 Miliar, nanti yang ada penerimaan nambah dan pengeluaran turun, katakanlah 10 Miliar. Nah, kalau kita bikin range dari 10 Miliar sampai 70 Miliar, kalau ditotal jumlahnya bisa mencapai 800 Miliar. Mungkin kita bisa bangun 40 pelabuhan dan 20 bandara di tempat-tempat lain, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di pinggir,” Budi Karya menjelaskan.

Berdasarkan data per 5 September 2017, terdapat 10 bandara yang telah diusulkan untuk dikelola BUMN/D dan swasta, diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura.