(kiri atas-bawah) Rapat Koordinasi NBIA, Presdir PT. BIBU I Made Mangku dengan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika (12/04/2017); (kanan atas-bawah) peta lokasi bandara Bali Utara, dan gambar aerial lokasi dari atas di Kubu Tambahan, Buleleng, Bali Utara (dok. nbia)

Harapan warga Bali untuk memiliki bandara di Pulau Bali bagian utara (Bali Utara) tidak lama lagi terwujud. Pembangunan bandara itu sudah mendapat "lampu hijau" setelah diterbitkannya rekomendasi dari Bupati Buleleng No. 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017, dan rekomendasi dari Gubernur Bali No. 503/357/TARU-DPUPR tertanggal 24 Januari 2017, terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) yang berlokasi di Buleleng.

Secara umum Pulau Bali terbagi menjadi dua wilayah, yakni Bali Selatan dan Bali Utara. Bali terkenal sebagai destinasi wisata favorit bagi wisatawan mancanegara dan dalam negeri. Perekonomian masyarakat Bali naik seiring meningkatnya industri pariwisata di Bali. Namun sangat disayangkan "gurihnya kue" di industri pariwisata ini lebih banyak dinikmati masyarakat atau pelaku usaha pariwisata di wilayah Bali Selatan. Padahal Bali Utara juga memiliki destinasi wisata yang tak kalah bagusnya dengan destinasi wisata yang ada di Bali Selatan.

Salah satu faktor pemicu timpangnya pertumbuhan pariwisata di Bali Utara dengan di Bali Selatan karena di Bali hanya ada satu bandara internasional yaitu Bandara Internasional Ngurah Rai (DPS). Bandara ini berada di wilayah Kabupaten Badung, Bali Selatan.  Oleh karena itulah masyarakat di wilayah Bali Utara juga menginginkan adanya bandara Internasional di wilayahnya. 

Hal tersebut juga terungkap saat rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Jokowi mengatakan, Bali saat ini mempunyai masalah infrastruktur yang masih berkaitan dengan pelayanan pariwisata. "Bali tentu saja masih konsentrasinya  pada pariwisata. Hanya memang ada masalah, misalnya bandara yang kapasitasnya perlu ditambah," kata Jokowi.

Presiden menyerahkan kepada Gubernur Bali untuk menentukan pilihan mengenai pembangunan bandara tersebut. Jika sudah ada kepastian pilihan, Jokowi menyatakan akan dilanjutkan dengan pembangunan. " Nanti kalau Gubernur sudah menentukan pilihan yang ini, baru dilaksanakan. Intinya untuk pelayanan kepada para turis," ujarnya.

I Made Mangku Pastika menegaskan bahwa sudah ada investor yang siap membangun bandara di Bali Utara tersebut. Gubernur bahkan menegaskan Pemerintah Provinsi sudah berkali-kali bertemu pihak Kementerian Perhubungan. "Terakhir kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden pada bulan Oktober 2017, dan Beliau sudah pula menjawab dengan meneruskan permintaan kami tersebut kepada Menteri Perhubungan untuk segera menurunkan Penetapan Lokasi (Penlok) di laut atau tepi pantai agar pembangunan bisa segera dimulai”, Gubernur menjelaskan.

Hal ini menjadi lebih sejalan lagi setelah Presiden memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akhir Januari lalu. Beliau mengatakan rencana untuk menggandeng swasta dalam membangun dan mengelola Bandara akan segera dikerjakan. “ Kita segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup,” ujarnya.

Gubernur sendiri telah mengeluarkan Rekomendasi melali Perda Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 Ayat 5 tentang RT/RW Provinsi Bali,  tentang persetujuan untuk rencana lokasi bandara yang nantinya akan dilakukan, serta Pergub Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Bali

Kepala Daerah Propinsi Bali itu menegaskan proyek bandara ini tidak boleh menggerus sawah-sawah yang produktif, menggeser keberadaan pura-pura, atau situs-situs sejarah di wilayah itu terkait rencana proyek tersebut. Nantinya agar wisatawan domestik atau mancanegara tertarik untuk datang ke Bali Utara, Gubernur meminta Warga Buleleng menyiapkan destinasi wisata terbaiknya sekaligus mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa "berkompetisi" dengan daya tarik wisata di Bali Selatan.